Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah (terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015) masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai peraturan atas Pengadaan barang/jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terbaru. Atas pertimbangan tersebut, pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.