Model Pengembangan BUMdes Guna Meningkatkan Inovasi dan Kemandirian Masyarakat di Provinsi Jambi

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 maka desa mendapat peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan BUMDes dapat menjadi instrumen dan mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost). Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan pokok. Disamping itu, berfungsi menumbuhsuburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengambarkan kondisi eksisting keberadaan dan pengelolaan BUMDes di Provinsi Jambi Melakukan Pemetaan masalah aktor dan program paling berpengaruh untuk pengembangan BUMDes dan Merumuskan pengelolaan BUMDes menuju kemandirian masyarakat dan desa di Provinsi Jambi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan permodelan. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu. Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi (Kab Tanjabbar), Desa Dusun Dalam Kec. Siulak (Kab Kerinci), dan Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu (Kab. Bungo) Hasil penelitian menunjukanPola pengembangan BUMDes yang terjadi di Provinsi Jambi merupakan pengembangan dari unit-unit usaha ekonomi Desa yang ada sebelumnya yang dirasa telah matang dan mandiri untuk dikembangkan. Mayoritas BUMDes di Provinsi Jambi baru berdiri pada tahun 2016. Dart 349 BUMDes yang berdiri hanya 193 BUMDes SDM sebagai kendala yang paling besar atau berpengaruh dengan merujuk kepada kualitas yang aktif dan 156 BUMDes tidak aktif lagi Ketiga BUMDes ini menghadapi masalah kualitas SDM pengelola baik dari segi manejerial BUMDes ataupun kepemimpinan. Modal BUMDes saat ini umumnya berasal dari APBDesa. Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan aktor penting untuk menggerakkan BUMDes, bersama-sama dengan Ketua atau Direktur BUMDes itu sendiri Oleh karena itu kebijakan yang dapat diambil dalam rangka pengembangan BUMDes di Provinsi Jambi adalah Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolan BUMDes sebagai Pedoman dalam pembentukan BUMDes dan payung hukum penguatan atas UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendesa, PDTT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes dalam operasional di tingkat Kabupaten dan Desa Pembentukan Pilot Project BUMDes disetiap Kabupaten, Dukungan dari berbagai pihak (stakeholder) terkait dengan usaha BUMDes dalam bentuk menyediakan bantuan teknis pembinaan dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk BUMDes, Menyusun/menegakkan regulasi yang mewajibkan pasar modern untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDesa dan Menerapkan linkage strategy antara BUMDesa penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir. Dalam konsep ini BUMDes berfungsi sebagai penyedia input bagi industri pengolahan akhir.