PENELITIAN KINERJA PUSKESMAS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM JKN_BPJS DI PROVINSI JAMBI

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberi jaminan kesehatan perorangan secara komprehensif dilakukan secara berjenjang mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan mendorong adanya fasilitas dan layanan kesehatan terstandar dan rancangan pembayar tunggal (single payer) sehingga pemerintah memiliki kendali kuat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara JKN menerapkan model sistem pelayanan kesehatan melalui peningkatan basis mutu pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) termasuk milik pemerintah.
Terkait mutu pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah (Puskesmas). penilaian kinerja menjadi sebuah keharusan. Menteri Kesehatan melalui Permerikes No. 71 Tahun 2013, telah mengatur penilaian kinerja fasilitas pelayanan kesehatan melalui kendali mutu dan kendali biaya yang dilakukan oleh Faskes dan BPJS Kesehatan melalui tiga hal yaitu permenuhan standar mutu faskes. pemenuhan standar proses pelayanan kesehatarı dan pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja puskesmas dalam implementasi program JKN di Provinsi Jambi dengan mengetahui pemenuhan standar mutu puskesmas, standar proses pelayanan kesehatan dan utilisasi atau cakupan pelayanan puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan masih memiliki kendala terutama pada pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas, pemenuhan fasilitas kesehatan berupa peralatan kesehatan, obat-obatan dari Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang masih belum memadai, metode pelayanan JKN dan penerapan SPO pelayanan yang belum diterapkan secara optimal, sistem pembiayaan yang ternyata menimbulkan tantangan baru di beberapa daerah berupa hambatan alokasi anggaran untuk program kesehatan lain, puskesmas yang tidak dapat memprediksi besaran dana kapitasi, dan perhitungan kriteria contact rate yang dinilai memberatkan puskesmas serta sistem informasi dan pelaporan yang masih belum dapat digunakan secara optimal. Pemenuhan standar proses pelayanan, pada tatalaksana kepesertaan ditemukan sebagian besar puskesmas tidak memiliki data peserta secara lengkap dan akurat sehingga verifikasi sulit dilakukan, masih banyaknya peserta merupakan peserta di FKTP lain, dan ditemukannya kasus pindah kepesertaan tanpa sepengetahuan peserta bersangkutan. Pada tatalaksana pelayanan ditemukan tidak semua kasus yang termasuk kriteria tingkat kemampuan 4 dapat diselesaikan secara tuntas di puskesmas karena peralatan kesehatan, obat-obatan dan SDM yang kurang. sehingga ditemukarı kasus rujukan bukan hanya sesuai indikasi medis namun karena permintaan sendiri dan tenaga medis yang tidak berada di tempat. Pada tata laksana pembayaran dan pemanfaatan dana, belum dapat digunakan secara optimal karena tidak adanya kewenangan puskesmas dalam pemanfaatan dana operasional JKN dan harus mengikuti mekanisme APBD.Kinerja pelayanan puskesmas terkait Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), yang ditunjukkan oleh cakupan (utilisasi) pelayanan di puskesmas, mengalami peningkatan selama mulai diberiakukannya program JKN tahun 2014.
Perlunya kebijakan tentang konsep pelayanan kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas untuk penetapan kerjasama pelayanan JKN di Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemetaan terkait kawasan, kondisi SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas dan jenis pelayanan dan rasio penduduk. Perlu disusun kajian, kebijakan dan komitmen bersama antara pihak Dinas Kesehatan dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam pengadaan dan pendistribusian tenaga kesehatan di puskesmas khususnya tenaga dengan kompetensi tertentu seperti dokter, perawat, gizi, analis laboratorium, farmasi dan tenaga ahli komputer.Perlunya kejelasan regulasi berupa Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana kapitasi/non kapitasi JKN di puskesmas khususnya pada penggunaan dana operasional untuk menunjang pelayanan seperti pengadaan alat kesehatan, obat-obatan dan BMHP.