Implementasi Kebijakan Pelindungan Lahan Pertanian Pertanian Pangan Keberlanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Fenomena yang terjadi pada lahan pertanian tanaman pangan baik secara nasional maupun regional yaitu terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pangan ke non pangan, kondisi ini akan mempengaruhi produksi pangan yang akan berdapak kepada ketersedian pangan dalam negeri. Pemerintah telah mengambil langkah yaitu dengan menerbitkan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk mengaplikasi kebijakan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerbitkan PERDA nomor 18 tahun 2013, tentang perlindungan lahan pertaniian pangan berkelenjutan

Untuk pengetahui kesiapan dari petani dalam implementasi kebijakan nomor 18 tahun 2013 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, telah dilakukan penelitian dengan mengambil lokasi di tiga kecamatan yaitu kecamatan Berbak, Muara Sabak Timur dan Dendang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa karasteristik petani pada lokasi penelitian, 90,38,% berusia produktif, 56,84% berpendidikan menengah keatas, 71,37% pengurus dan 99,34 % lahan milik sendiri. Kemudian tingkat kesiapan petani terhadap Implementasi Kebiajakan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan berada pada kategori kurang siap dilihat dari aspek sosial budaya, teknis, ekonomi dengan kebijakan dengan nilai total skor 319,2

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disarankan 1) Perbaikan jalan usahatani dan tata kelola air pada kawasan Lahan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan (LP2B) agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya tanaman pangan, 2) Menginventarisasi kawasan LP2B yang memungkinkan untuk ditingkatkan Indek Pertanaman dari IP 100 menjadi IP200, 3) Meningkatkan kopetensi petani kawasan LP2B secara bertahap dan berkelanjutan sehingga mampu mengelola lahan dengan menerapkan teknologi tepat guna, 4) Mengembangkan pola usahatani terpadu dan pergiliran tanaman antar komoditas pangan untuk dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan bagi petani, 5) Memprogramkan secara berkelanjutan bentuk-bentuk kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan seperti GERTAK TANPA DUSTA (gerakan serentak tanam padi dua kali satu tahun) atau SENAM DUPA (sekali tanam dua kali panen), cara ini merupakan bentuk insentif yang diterima petani yang diterima petani kawasan LP2B sesuai dengan amanat UU No 41 Tahun 2013, 6) Merancang secara bertahap dan berkelanjutan mekanisasi/alsintan pertanian untuk mengantisipasi masalah kekurangan tenaga kerja dan efisiensi usaha mulai penyiapan lahan.

budidaya, panen sampai pasca panen, 7) Memperkuat kelembagaan usahatani dengan pola kemitraan sesuai dengan komoditas pangan yang dikembangkan sehingga harga sarana produksi dan pemasaran hasil dapat di terjamin, 8) Menginventarisasi formulasi pemberian insentif kepada petani kawasan LP2B berupa keringanan pajak PBB dan memberikan reward bagi yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pangan (kuantitas dan kualitas hasil) untuk mendorong petani agar tetap menggunakan lahan sesuai dengan peruntukannya dan 9) Memantapkan sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi Perda No 18 Tahun 2013 kepada seluruh petani dan stake holder termasuk penegak hukum secara konsisten sehingga dalam Implementasi LP2B Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dinyatakan siap baik petani maupun pemerintah.