Implementasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Pasca Dibentuknya BPJS Di Provinsi Jambi

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi program jaminan kesehatan daerah setelah dibentuknya BPJS di provinsi Jambi. Penelitian in bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Jamkesda sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Program Jamkesda sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2011, serta mengetahui dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan daerah pasca dibentuknya BPJS di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan elaksanaan program Jamkesda sebelum dibentuknya BPJS berjalan dengan banyak permasalahan, terutama dalam bidang pelayanan dan penganggaran, sedangkan setelah dibentuknya BPJS dalam pelayanan pasien penyelenggara kesehatan telah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Strategi pemerintah daerah dalam menghadapi sistem jaminan kesehatan di Provinsi Jambi pasca munculnya BPJS dilakukan dengan memperbaiki dan memperbaharui jumlah penduduk miskin, namun pihak pemerintah daerah masih tetap menganggarkan dalam APBD untuk jaminan kesehatan dan belum sepenuhnya menyerahkan ke BPJS Kesehatan. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Jamkesda pasca dibentuknya BPJS sangat bervariasi, namun secara umum responden merasa puas dengan program Jamkesda walaupun ada permasalahan pelayanan yang kurang maksimal begitu juga halnya dengan pelayanan oleh BPJS Kesehatan.