Evaluasi Terhadap Regulasi Pelaksanaan Otonomi Pemerintahan Desa di Provinsi Jambi

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan, baik pada masa orde baru, dan masa reformasi, reformasi desa berdasarkan pembentukannya telah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul serta adat istiadat yang berlaku. Untuk mengatur kepentingan tersebut maka dibentuklah pemerintahan desa yang diberikan kewenangan untuk menggunakan hak serta kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang undang. Hak dan kewenangan desa dan Pemerintahan desa semakin kuat sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang desa.

Penelitian ini disamping bertujuan untuk mengevaluasi regulasi otonomi pemerintahan daerah di Provinsi Jambi yang terbentuk melalui Perda Provinsi, Kabupaten dan kota, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang berjalan semenjak desa terbentuk dan diberikan otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan, ternyata masih ada beberapa daerah Kabupaten/kota yang belum membentuk Peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 72 tahun 2005, terutama pada aturan untuk membentuk BUMDes dan pendapatan desa. Disamping itu masyarakat berpendapat bahwa secara umum otonomi pemerintahan desa telah berjalan namun masih belum optimal.