Pelayanan Perizinan Di Provinsi Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi menindaklanjuti kerumitan dalam hal pelayanan perizinan dengan membuat Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Sejak diserahkannya pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi maka semua jenis perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada dua puluh satu (21) sektor perizinan yang berada di Organiasi Perangkat Daerah (OPD) ditarik dan dikelola melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Non OSS (manual). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Indek kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan perizinan pada sistem pelayanan terpadu satu pintu di Pemerintah Provinsi Jambi serta kekuatan hubungan antar unsur pelayanan dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Jambi. Dengan menggunakan desain penelitian campuran (kualitatif dan kuantitatif) yang menekankan pada pengisian kuisioner tertutup oleh masyarakat dan kuisioner terbuka oleh petugas pelayanan yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Indeks kepuasan masyarakat di Provinsi Jambi berada pada posisi baik dengan nilai capaian Indeks sebesar 87,62. Capaian IKM tertinggi adalah Kabuaten Batanghari sebesar 91.31 dan yang terendah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 82,96. Unsur IKM yang harus adalah waktu penyelesaian perizinan dan sistem, mekanisme dan prosedur pada indikator memiliki nilai paling rendah diantara unsur lain terutama pada indikator penyuluhan tentang pelayanan perizinan. Gambaran kekuatan antar unsur dalam pelayanan perizinan di Provinsi Jambi sudah saling mendukung dan saling mempengaruhui untuk memperkuat pelayanan perizinan. Artinya unsur pelayanan sudah bergerak bersama-sama mewujudkan pelayanan perizinan yang diharapkan oleh masyarakat.