Produktivitas dan Efisiensi Perangkat Daerah Implementasi PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018 (Study Kasus pada 6 Organisasi Perangkat Desa Pemerintahan Provinsi Jambi)

Studi ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, yang mengharuskan dilakukan penilaian jam kerja produktif dan efisien dari esselon IV pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi dengan Studi kasus dilakukan pada 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, ditemukan beberapa seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah memiliki jam kerja yang tidak produktif dan efisien, selain itu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta Badan Keuangan Daerah juga ditemukan seksi yang memiliki beban kerja terlalu besar dengan tanggung jawab pengawasan yang juga besar. Kemudian ditemukan juga beberapa Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan, memiliki kesamaan kegiatan dengan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta Tupoksi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Kemuidan berdasarkan uji regresi penelitian ini menemukan bahwa hanya design kerja yang mampu memberi pengaruh terhadap produktivitas pegawai pemerintah Provinsi Jambi yang berarti semakin baik organisasi merancang pekerjaan layanan utama maka semakin memberi hasil kerja yang produktif, serta terdapat ketidaksesuaian penempatan jumlah pegawai dengan beban kerja Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan bagi OPD yang memiliki struktur organisasi yang produktif dan efisien maka dapat dinaikkan tipe perangkat daerah sepanjang sesuai hasil pemetaan yang telah ditentukan. Sedangkan bagi seksi yang memiliki jam kerja tidak produktif, maka dapat digabungkan ke seksi yang memiliki unit kerja sejenis atau berdekatan fungsinya. Selain penggabungan cara lain yang dapat dilakukan oleh OPD adalah dengan menambah kembali program kerja seksi tersebut sehingga memiliki jam kerja diatas 700 jam atau 56%, dengan mempertimbangkan kesamaan kegiatan yg telah ada di OPD lainnya. Rekomendasi selanjutnya adalah mengatur kembali penempatan pegawai sesuai dengan beban kerja.